Wartawan Bone Kembali Harapkan Alokasi Dana Pembinaan Dari Pemerintah

WATAMPONE, Wartawan merupakan Pilar keempat dari tatanan berdemokrasi di Negara ini, baiknya pihak Pemerintah diharap memberikan perhatiannya kepada kalangan kuli disket khususnya diKabupaten Bone, Ulas Rohani Jabbare Pimpinan Redaksi Tabloid Panca Sakti kepada Rekannya wartawan Tribun Bone (22/8). Menurut Rohani Dalam menjalankan tugas wartawan selaku pekerja sosial bekerja tanpa pamrih demi kepentingan masyarakat,Pemerintah dan Negara, “ Terkadang mengenyampingkan kepentingan keluarga demi kepentingan Negara dan masyarakat, untuk itu baiknya pihak pemerintah dapat meberikan andil berupa kesejahteraan walaupun hanya sepeser, “ Paparnya. Sepengetahuan kami, lanjut Rohani Pemerintah Kabupaten Bone disaat Dr.H.A.Fahsar M.Padjalangi,M.Si menjabat Wakil Bupati Bone periode 2003 – 2008 lalu cukup memberikan motifasi pada wartawan yang berada di Kota Bone, dengan memberikan alokasi dana berupa alokasi dana Pembinaan Pers “ Hingga pada disaat itu kesejahteraan wartawan cukup meskipun kesejahteraan tersebut sempat raib ketika setelah pemilukada Tahun 2008 berlangsung dan H.A Fahsar sudah tidak berada pada poisisi tersebut, akan tetapi kini Dr.H.A.Fasar M.Padjalangi, untuk itu diharapkan agar kembali dapat kembali memprogramkan alokasi dana Pembinaan Pers bagi kami semua.” Ujar Rohani Jabbare. Lebih lanjut Rohani mengutarakan, sangat kita ketahui yang mana setiap media mempublikasikan kegiatan pemerintah bertujuan untuk membatu pemerintah secara tidak langsung mempromosikan pemerintah kota Bone agar lebih maju dan di ketahui oleh daerah lain, namun sangat di sayangkan dana pembinan pers yang saat itu bersumber dari APBD Kabupaten Bone sudah tidak ada lagi, sementara dana tersebut dapat kami manfaatkan untuk berbagai kegiatan diantaranya pelatihan,seminar atau kegiatan lainnya.” Tandas Rohani Jabbare yang juga Salah Satu Tim Srikandi Kecamatan Tanete Riattang Barat. Pemaparan Rohani dipertegas Pimpinan Redaksi Lintas Sulawesi Zainal Mufti bahwa Alokasi dana Pembinaan Pers Bagi wartawan memang sangat perlu kembali diprogramkan agar kelak tidak ada lagi wartawan menjalankan tugas yang terkadang keluar dari koridor dikarenakan factor ekonomi, “ Meskipun dari sisi lain sebenarnya Perusahaan tempat mereka bercokol juga wajib memberikan kesejahteraan, namun alangkah baiknya bila pihak Pemerintah memberikan alokasi dana tambahan bagi setiap Perusahaan pers yang ada, demikian pula bagi wartawan yang berstatus Biro yang ada di Kabupaten Bone ini.” Jelas Zainal. Pada Kesempatan tersebut Zainal juga membenarkan bila dana Pembinaan Pers disaat Dr.H.A.Fahsar M Padjalangi menjabat sebagai wakil Bupati periode 2003 – 2008 memang pernah ada, dan pada saat itu rekan – rekan wartawan cukum puas hingga hubungan dinamis dengan pihak Pemerintah tetap terjalin baik, “ Suasana seperti itulah yang selalu di idam – idamkan rekan wartawan untuk saat sekarang ini, untuk itu harapan kami agar kiranya apa yang menjadi impian para pelaku kuli disket dapat diwujudkan oleh pemerintah Daerah,” Tegas Zainal Mufti yang pada saat itu diamni oleh beberapa rekan Pers yang ada di Kabupaten Bone.()
UPTD PENDIDIKAN SIBULUE TERAPKAN DISIPLIN KERJA Sibulue, Penerapan tepat waktu dalam menjalankan Roda Pendidikan di Kecamatan Sibulue dengan menegaskan semua jajaran tenaga Pendidik yang ada di kecamatan Sibulue Hadir pada Jam 7.00 Wita merupakan suatu kewajiban. Ungkapan tersebut diutarakan Drs.Abdullah Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sibulue ketika ditemui diruang kerjanya (22/8). Menurut Abdullah ini merupakan tindak lanjut dari Himbauan Menteri Pendidikan RI keseleuh jajalarn Pendidikan agar para tenaga pendidik diwajibkan hadir sebelum para siswa – siswi sudah hadir disekolah, “ Ini juga kami terapkan sekali gus mengantisipasi terjadinya sesuatu bagi para siswa, berhubung bila siswa lebih awa hadir dari pada guru, maka ada yang dapat mengarahkan dan mengawasi hinnga dihawatirkan para siswa berkeliaran tanpa arah dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi kecelakaan uatamnya bagi siswa yang letak sekolahnya berada disekitar jalan poros.” Jelas Abdullah. Lebih lanjut Abdullah juga menekankan penerapan absensi dilakukan 2 kali sehari sesuai jadwal kerja dan tepat waktu, “ Jadi daftar absen wajib diidi setiap hari dan tepat Jam 7.00 dan bagi tenaga pengajar yang terlambat maka absen pagi sudah tida diisi lagi, kecuali absen siang menjelang pulang sekolah, “ Absensi tersebut kami wajibkan distor ke Kantor UPTD Pendidikan rutin setiap Minggu oleh Kepala Sekolah, jadi sekali gus kami dengan pihak Kepala Sekolah ada koordinasi sekali dalam seminggu.” Paparnya. A.Abdullah menambahkan agar kiranya rekan – rekan Pers dapat bekerja sama melakukan pemantauan atas kegiatan Pendidikan diwilayah Kerjanya, “ Dan Bilamana ada Sekolah Jam 7.00 belum terbuka atau sama sekali belum ada tenaga Pengajar tyang hadir agar segera dikoordinasikan dengan kami, dan kami siap memberikan sangsi.” Teganya.
Laporan Zainal Mufti

Warga Desa Pitung Pidangnge Datangi Mapolres Bone Minta Keadilan

Watampone INTEL POS kades pitung pidangnge  polisikan warganya terkait dengan penrusakan pagar kebun dini hari(27-08-13)sekitar 11 siang.
   Menurut salah satu warga a.mappabeta datangi polres Bone untuk memperjelas yang sebenarnya,menurut a.mappabeta saat di kompirmasi jelajahpos.com mengenai krolonogis kejadian tanah tersebut milik A.Muh.nur yang di kelolah oleh kepala desa pitung pidangnge,saat pemilik tanah kerap mengelolah tananya, pagar kebun tersebut di buka sehingga terjadi cekcok antara pemilik dan pengelolah tanah sementara katanya.
sehingga perbuatan andi muhammad nur di laporkan ke  mapolres Bone.
   sampainya laporan warga pitung pidangnge ke mapolres Bone,keluarga dan warga berbondong bondong mendatangi mapolres bone minta penjelasan yang mana benar dan yang mana salah.
di tambahkan juga a.mappabete kalau kapolsek yang terkait itu lemah menangani warga setempat ungkapnya ke wartawan.
Laporan DG.Manessa.

Pantau Kualitas Aspal, Anggota DPRD Bone Kunker Ke Soppeng

Share:

ILUSTRASI PENGASPALAN

PEGASUS BONE.WATAMPONE -  Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bone rencananya akan  menggelar kunjungan kerja ke Kabupaten Soppeng pada tanggal, 26-27 Agustus mendatang, kunjungan tersebut bertujuan untuk memantau langsung kualitas aspal di salah satu perusahaan yang telah ditunjuk untuk mengerjakan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Bone.

"Komisi III akan memeriksa proses pencampuran aspal PT. Lompulle yang mendapat salah satu pekerjaan jalan di Bone," ungkap Ketua Anggota Komisi III Alfian T Anugerah, Jumat (23/8/2013)

Ia menjelaskan, kegiatan DPRD Bone kali ini guna mengawal setiap pekerjaan jalan di Kabupten Bone sehingga perusahaan yang mengerjakan jalan di Bone tidak asal mengaspal saja melainkan juga memberikan jalan yang berkualitas sehingga jalan poros di Bone tidak hanya bagus beberapa bulan saja.

"Yang harus kami kawal adalah suhu dari aspal. Jadi ketika AMP Soppeng di bawa ke Bontocani, pasti ada penyusutan suhu aspal. Makanya kami akan mempertanyakan itu," Ungkap legislator PDK ini.

Selain itu menurutnya, standar aspal yang baik 100 derajat selcius. Makanya, selain mengawal kualitas aspal, DPRD Bone juga akan memberikan masukan kepada perusahaan tersebut sehingga ketahanan jalanan di Bone bisa bertahan lebih lama.

Alfian menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bone dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum juga harus memikirkan faktor penyebab kerusakan jalan yang sering terjadi di Kabupaten Bone sehingga tidak terpatok pada perbaikan jalan tiap tahun saja melainkan mengurangi faktor penyebab kerusakan itu.
Bonepos

Siswa SMK Nekat Bunu diri Dengan cara Minum Baigon

Ilustrasi anri

Watampone Jelajahpos.com siswa SMK 1 watampone nyaris tewas setelah minum baigon di kediamanya kelurahan biru kec.tanete riattang kabupaten Bone(23/08/13),anri siswa kelas 1 smk ini nekat bunu diri dengan cara minum baigon 1 botol,menurut pihak keluarganya anri di duga ada masala yang dialaminya sehingga minum baigon hingga seluruh tubuhnya kedinginan dan berubah menjadi hitam seketika.
  lanjut awalnya anri menyuru temanya untuk membeli obat nyakuk baigon dengan alasan kamarnya mau di semprot taunya baigon tersebut di minum,untungya saja tantenya tak sengaja tiba tiba masuk di kamar anri dan melihat anri yang sudah tak berdaya ungkap pihak keluarganya anri.
Laporan :Nurman     

HMI Bone Demo Kadisdik Bone

WATAMPONE  PEGASUS BONE.COM -- Dalam rangka memperingati 2 mei hari pendidikan nasional, Puluhan Mahasiswa dari aliansi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kabupaten Bone menggelar unjuk rasa di pelataran Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Kamis (2/5/2013).mahasiswa HMI kecewa terhadap kepala dinas pendidikan,menurut mahasiswa HMI sebelum turun kedinas pendidikan,terlebih dahulu menyurati kadis tersebut,namun hari ini kadis pendidikan tidak sempat menemui mahasiswa dengan alasan setelah mengikuti upacara Hut 2 mei lansung pulang berhubung kurang sehat katanya.  

Lanjut Para mahasiswa menggelar aksinya dengan membakar ban mobil dan mendesak Kepala Dinas Pendidikan menerima langsung aspirasi mereka.

Para pengunjuk rasa menggelar aksinya di tiga titik di Kabupaten Bone, Kantor Dinas Perhubungan, Kantor Dinas Pendidikan dan DPRD Bone Ini mempertanyakan kinerja pemerintah dan kwalitas pendidikan di Kabupaten Bone yang di nilai 5 tahun ini tidak perna meraih juara dari propinsi dan masi banyak bangunan bangunan DAK yang ada di kabupaten bone belum selasai sampai sekarang ini sehinga siswa terpaksa belajar di bawa kolom.kadisdik bone A.MUHLIS RASID di minta bertanggung jawab dalam hal tersebut. 

Editur; Ina Laporan Inok

Penggunaan Dana BOS Di Bone Tidak Sesuai Juknis

PEGASUSBONE.WATAMPONE - Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2012 di Kabupaten Bone, ditengarai tidak sesuai petunjuk teknis (Juknis) yang ada. Hal ini diungkapkan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Peduli Pendidikan Dan Lingkungan Hidup (LP2LH) Mata Silompo'E Sulawesi Selatan, Andi Syamsul Alam B, Jumat (21/3/2013) kepada Bonepos.

Menurutnya, berdasarkan temuannya di beberapa sekolah yang pernah didatangi di Kabupaten Bone, kalau sekolah pengguna dana BOS tersebut melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawabab Keuangan Dana BOS tahun 2013.

"Saya tidak mencari kesalahan tetapi kami ingin membantu mencarikan solusi, namun dikala saya sudah memberitahu tetapi tidak mau melakukan perubahan maka lain lagi ceritanya," ungkap Andi Syamsul Alam.

Dia juga menjelaskan kalau ada beberapa temuannya di sekolah yang pernah didatangi yakni tidak adanya papan pengumuman untuk mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan Rencana Penggunaan Dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah ditandatangani oleh kepsek bendahara dan ketua Komite sekolah. "Kalaupun ada, data tersebut jarang sekali diganti," jelas Andi Syamsul.

Selain itu, ada beberapa item yang harus dilaksanakan berdasarkan juknis penggunaan dana BOS tetapi tidak dilaksanakan, seperti memasukkan data penggunaan BOS setiap triwulan kedalam sistem online. Ini tidak berjalan dengan alasan belum paham. Kemudian menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orangtua siswa setiap semester bersamaan dengan pertemuan orangtiua siswa dan sekolah pada saat penerimaan raport. Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman (Formulir BOS 04). Ini tidak dilakukan dengan alasan papan pengumumannya rusak.

"Ada beberapa sekolah yang saya datangi sebagai sampel, diantaranya SMPN 6 Watampone, SDN 13 Biru, SD Inpres 12/79 Biru, Majang, SDN 8 Watampone, dan SDN 2 Manurunge Kecamatan Tanete Riattang dan SD Inpres 4/82 Melle, SDN 38 Melle Kecamatan Palakka, SDN 37 Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat. Rata-rata sekolah tersebut ditemukan papan pengumuman penggunaan dana BOS yang tidak pernah tergantikan angka-angkanya, dengan alasan tidak sempat, bahkan ada sekolah yang memang tidak melaksanakan pengumuman tersebut," terang Andi Syamsul Alam.

Sedangkan menurut pengakuan salah seorang kepala sekolah yang tidak mau dikorankan namanya, mengungkapkan kalau memang ada pelanggaran tetapi saya rasa tidak semua sekolah, sebenarnya lebih tepatnya kalau itu adalah kelalaian. "Tetapi kalau pelaporan secara on line, saya rasa semua sekolah belum melaksanakannya karena belum paham karena belum ada sosialisasi tentang itu," ungkapnya.

Sementara manajer dana BOS Kabupaten Bone, H Ibrahim Yukkas yang ditemui secara terpisah di ruang kerjanya di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, mengakui kalau memang pelaporan dana BOS melalui sistem on line belum berjalan di Kabupaten Bone, ini berhubung belum ada sosialisasi ke sekolah-sekolah karena dirinya saja belum paham betul dan jaringan website on line tersebut pernah dicoba dibuka tetapi tidak terbuka.

"Masalah on line memang saya juga belum paham karena belum ada sosialisasi dan pernah saya buka websitenya tetapi tidak bisa terbaca atau terbuka," jelas H Ibrahim.

Dia juga menambahkan kalau memang ada pernah LSM menemuinya dan disaat diminta datanya, LSM tersebut tidak dapat memperlihatkannya. "Andai LSM tersebut memberikan saya data sekolah temuannya maka saya akan segera memanggil kepala sekolah tersebut untuk dilakukan pembinaan dan apabila selama satu bulan tidak ada perubahan maka tentu akan diberikan sanksi tegas sekolah tersebut. Bagusnya, kalau ada temuan datanya diberikan ke kami untuk lakukan pembinaan. Ini hari ada datanya besok saya langsung tindak lanjuti. Memang ada bermasalah tapi tidak semua," jelas H Ibrahim.bonepos

LKS di Jadikan Perdagangan di Kab.Bone

Muh.Rusdi  ketua LSM Lamellong

WATAMPONE,PEGASUS BONE - Pendidikan gratis adalah program andalan pemerintah pusat maupun Kabupaten/Kota, tapi nyatanya hampir semua sekolah SMP yang ada di Kabupaten Bone masih mengedarkan dan memperjual belikan buku-buku LKS(lembar kerja siswa) kepada siswanya.
Ketua Umum LSM Lamellong, Muhammad Rusdi angkat bicara. "Bahwa guru-guru tidak boleh merangkap sebagai penjual, distributor,mengarahkan,memerintahkan,menganjurkan ataupun memfasilitasi untuk beli buku LKS baik di dalam lingkungan Sekolah maupun diluar sekolah.
Bahkan secara langsung dia menyoroti semua Kepala Sekolah SMP dan MTS di Kabupaten Bone yang bekerja sama dengan guru-gurunya merangkap sebagai pengecer atau distributor buku LKS dengan cara melipat gandakan harga supaya bisa meraih keuntungan yang banyak, "tegasnya.
Kepala SMPN 2 Watampone, Drs.Mukhlis,Spd yang dikonfirmasi diruangannya mengatakan, saya sudah mengintruksikan kepada guru pada saat rapat. "Saya tidak bertanggung jawab kalau ada guru yang terlibat dan mengedarkan buku-buku LKS dan guru itu sendiri yang tanggung resikonya, "ungkapnya.(Melky)

Sertifikat Tanah Bagi Nelayan Ternyata Tidak Gratis

JELAJAHPOS. WATAMPONE - Masyarakat di Desa Lamuru Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone mempertanyakan program sertifikasi nelayan yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Selatan. Dinas memastikan program tersebut tidak dipungut biaya alias gratis. Sementara disatu sisi masyarakat harus membayar ratusan ribu untuk mendapatkan sertifikat tanah tersebut.

"Kami merasa bingung antara kebijakan yang ditetapkan DKP dan pihak desa dalam realisasi program pembuatan sertifikat untuk masyarakat nelayan. Menurut informasi kami dapatkan dari pihak dinas menyatakan bahwa program tersebut gratis. Sedangkan pihak desa menetapkan iuran sebesar Rp.400 ribu untuk pembuatan sertifikat tersebut," ungkap salah seorang nelayan yang enggan namanya dipublikasikan kepada Bonepos, Minggu (3/2/2013) di Desa Lamuru.

Menurut dia, sertifikat yang dicanangkan dinas tersebut nantinya dapat digunakan oleh para nelayan yang membutuhkan pinjaman modal usaha kelautan yang ditekuninya. Karena itu nelayan sangat mengapresiasi program tersebut.

"Hanya saja yang menjadi persoalan yakni masalah tarif yang dibebankan kepada kami para nelayan. Kenapa dinas mengatakan gratis sedangkan pihak desa memungut bayaran. Jika harus membayar hingga ratusan ribu, saya tidak sanggup. Karenanya, perlu kejelasan tentang penetapan iuran tersebut,"
pendapatnya.

Sementara itu Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel Chairil Anwar pada Sabtu (19/1/2013) lalu, mengatakan bahwa sebanyak 1.600 tanah nelayan yang tersebar pada 15 kabupaten diantaranya Maros, Pangkep, Takalar, dan Bone akan disertifikasi gratis pada 2013.

Menurut dia, program tersebut merupakan upaya untuk mempermudah nelayan mendapatkan legalitas hak milik tanah. Karena sebagian besar nelayan belum memiliki sertifikat tanah, karena terkendala biaya dan waktu pengurusan.

Sekedar diketahui, sebanyak 15 kabupaten di Sulawesi Selatan menjadi sasaran sertifikasi tanah gratis pada 2013 yang dikhususkan bagi yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Sertifikasi tanah tanpa dipungut bayaran tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat diantaranya di Kabupaten Maros, Pangkep, Takalar, dan Bone yang warganya banyak menggantungkan hidup sebagai nelayan.

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel diketahui, dari 220 ribu orang nelayan yang ada di Sulsel, baru sekitar 22 ribu nelayan yang dapat mengakses kredit perbankan dengan total Rp5 miliar.

Selain itu, untuk program sertifikasi tanah gratis pada 2012 telah menjangkau 800 bidang milik warga nelayan. Sedang pada 2013 ditargetkan dua kali lipat dari realisasi 2012 yakni 1.600 bidang tanah.bonepos

ACCmi Kampanye di Kampung Halamannya

Pasangan calon Bupati Bone A Irsan dan A Yuslim mengawali kampanye dialogisnya di kampung halamannya di desa Timurung, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, Minggu (6/1/2013).

JELAJAH POS WATAMPONE Pasangan calon Bupati Bone A Irsan dan A Yuslim mengawali kampanye dialogisnya di kampung halamannya di desa Timurung, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, Minggu (6/1/2013). Pasangan yang dikenal dengan akronim ACCmi hadir di desa tersebut bersama puluhan mobil tim pemenangannya.

"Kami akan memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Bone dan yang paling utama adalah kesejahteraan masyarakat bone. Hanya satu tujuan kami yakni membangun Bone dan mensejahterakan rakyat," Kata Andi Yuslim dihadapan pendukungnya.

Ia menjelaskan bahwa Andi Irsan merupakan sosok seorang putra Bone yang cukup pantas memimpin Bone sehingga layak untuk diperjuangkan. Yuslim memaparkan, pasangannya itu tidak akan membiarkan masyarakat kelaparan dan kekusahan meningkatkan ekonominya saat memimpin Bone nanti.

Sementara itu, Andi Irsan dengan ciri khas senyumannya menyampaikan bahwa kehadirannya di Ajangale sebagai awal kampanyenya dengan alasan Kecamaran Ajangale khsususnya di Desa timurung adalah tanah kelahiran orang tuanya yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Bone A M Idris Galigo selama 10 tahun.

" Sengaja saya awali kampanye di kecamatan Ajangale ini karena ini adalah kampung halamanku dan banyak mempunyai sejarah bagi keluarga kami," jelasnya.

Irsan juga menambahkan jika kehadirannya itu guna meminta restu dan dukungan masyarakat Ajangale untuk dapat meneruskan perjuangan dan pembangunan orang tuanya Idris Galigo menjadi Bupati Bone periode 2013-2018.

Kampanye dialogis ACCmi untuk hari pertama menjadwalkan tiga titik masing-masing Desa timurung,  dan Desa Pattiro di Kecamatan Dua Boccoe. Sedangkan di Kecamatan Tellu Siattingnge di  Desa Itterung. Irsan dan Yuslim merupakan pasangan yang memprioritaskan program peningkatan mutu pertanian yang menjadi sumber utama.tt